Ia menjelaskan, sampai saat ini program tersebut telah berjalan selama tiga tahun dan melibatkan sedikitnya enam perguruan tinggi negeri/swasta. Kebijakan "nyentrik" ini sengaja diambil untuk menyiasati terbatasnya peluang masyarakat miskin dalam mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas.
Tidak main-main, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyediakan lahan bebas seluas 10 hektar milik kabupaten/kota. Lahan tersebut akan ditanami ratusan pohon jati yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mengganti biaya mahasiswa yang mengambil jenjang S-1 di perguruan tinggi bersangkutan.
"Seandainya satu kampus menggratiskan lima mahasiswa, itu kan sudah lumayan. Harga pohon jati setelah 15 tahun itu sepadan dengan biaya mahasiswa saat berkuliah," ujar Sultan.
Sebagai informasi, pemerintah telah menjamin hak pendidikan tinggi mahasiswa miskin melalui beasiswa Bidik Misi. Beasiswa tersebut diberikan pemerintah kepada sekitar 20.000 mahasiswa melalui perguruan tinggi negeri.
Akan tetapi, mahasiswa miskin yang menempuh studi di perguruan tinggi swasta belum mendapatkan pelayanan serupa. Terakhir, usulan pemerintah untuk memberikan beasiswa Bidik Misi kepada dua ribu mahasiswa di perguruan tinggi swasta juga ditangguhkan oleh Kementerian Keuangan, menyusul tak tersedianya anggaran karena harga BBM batal dinaikkan.
Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar Rapat Kabinet Terbatas Bidang Pendidikan di Gedung Kemdikbud. Didampingi Wakil Presiden Boediono serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berikut beberapa menteri lain dan gubernur sejumlah provinsi, agenda rapat membahas pembangunan pendidikan nasional.(kompas.com)